Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash
Penulis :
Zahwa Arsy Azzahra
Pembimbing :
Prof. Dra. R. A. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D.
Abstrak
Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 membuka fokus baru pada universal health coverage (UHC). Di Indonesia, konsep UHC sudah dicanangkan sejak tahun 2000 yang kemudian diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 9 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Dalam menerapkan JKN, BPJS Kesehatan menggunakan sistem informasi berbasis cloud untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yaitu Primary Care (P-Care) yang memuat informasi medis lebih dari 222 juta jiwa. Menurut Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) data di dalam P-Care termasuk protected health information (PHI) yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran etik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu etik dari aspek Deontologi terkait dengan penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta dengan metode mix method sequential exploratory. dipilih sudut pandang Deontologi karena prinsip Deontologi adalah nilai instrinsik personal tidak bisa dipisahkan dari isu etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu etik pada penerapan P-Care pada FKTP di Kota Yogyakarta, yaitu privasi dan kerahasiaan, keamanan, dan informed consent dengan isu pentingnya adalah keterlibatan pihak ketiga dalam input data P-Care, P-Care yang bisa diakses di manapun, validasi personal yang kurang, juga diagnosis tercetak yang dapat terbaca oleh siapapun. Dengan faktor yang paling kuat memengaruhi adalah nilai intrinsik masing-masing agen terhadap pemahaman isu-isu etik tersebut.
Link ETD : http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193471
