Photo by SwapnIl Dwivedi on Unsplash

Penulis

DESY PUTRI RATNASARI

Pembimbing

Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A

Dr. Carolus Borromeus Kusmaryanto, SCJ

Abstrak

Pendahuluan: Informed consent ialah persetujuan bebas yang diberikan kepada pasien terhadap suatu tindakan medis setelah memperoleh semua informasi penting tentang sifat dan konsekuensi tindakan tersebut. Prosedur tentang cara dan isi informed consent masih perlu dianalisis untuk memberikan perlindungan terhadap dokter, pasien dan institusi terkait. Tujuan penelitian ini untuk membahas lebih mendalam tentang cara dan isi informed consent dalam pelayanan homeopati oleh praktisi jemaah Ahmadiyah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan total partisipan yaitu 20 orang yang terdiri dari homeopath, pasien, dan staf Departemen Homeopati Nasional yang dilakukan melalui indepth interview menggunakan purposive sampling lalu data diolah menggunakan coding dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Homeopath lebih sering menggunakan informed consent lisan. Unsur-unsur informed consent: (1) cara penyampaian informasi yang baik dikondisikan sesuai latar belakang dan kondisi psikologis pasien; (2) benar dalam penyampaian homeopati (cara mengungkapkan diagnosis pasien, tujuan alternatif tindakan, risiko, prognosis di mana setiap homeopath tidak pernah menjanjikan kesembuhan terhadap pasien serta pembiayaan yang sepenuhnya gratis kecuali bagi homeopath yang memiliki klinik mandiri; dan (3) informasi yang lengkap. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan homeopati disebabkan dissatisfaction sebanyak 34% pasien; need for personal control sebanyak 16% pasien; dan philosophical congruence sebanyak 50% pasien. Kesimpulan: Penerapan informed consent tidak hanya sekedar memberikan tanda tangan, tetapi inti dari informed consent ialah penjelasan tentang informasi yang dilanjutkan dengan persetujuan baik dalam bentuk lisan atau tertulis agar pasien dapat mengambil keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan. Edukasi yang lebih komprehensif, kebijakan dan sosialisasi mendalam informed consent sangat diperlukan untuk para praktisi. read more

Photo by Anna Shvets from Pexels

Penulis

ERVIN DYAH AYU M D,

Pembimbing:

Dr. dr. Siswanto Sastrowijoto., Sp. THT-KL (K), M.H.

Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A.

Abstrak

Latar belakang: Penghormatan atas otonomi pasien diwujudkan melalui suatu proses yang disebut dengan persetujuan tindakan medis, yang telah menjadi prosedur tetap sebelum dokter melakukan tindakan medis. Keputusan atas terapi pasien yang sebelumnya ada di tangan dokter, berganti menjadi keputusan pasien sebagai pemilik tubuh, yang disebut dengan otonomi pasien. Masih banyak terjadi konflik antara dokter dan pasien dan kadang-kadang berlanjut pada tuntutan hukum, padahal jika penghormatan terhadap otonomi pasien ini dilakukan dengan benar, konflik tersebut dapat diminimalkan. Penelitian ini ingin mengetahui penerapan prinsip menghormati otonomi pasien dalam persetujuan tindakan medis bedah elektif risiko tinggi di rumah sakit serta kendalanya sehingga dapat diberikan rekomendasi solusinya. Metode: Penelitian dilakukan di Surabaya dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada lima orang dokter spesialis bedah dan lima orang pasien yang kompeten yang pernah menerima tindakan bedah elektif risiko tinggi. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling dengan snowball, tanpa ada hubungan antarsubjek penelitian. Karena adanya pandemi Covid-19, wawancara dilakukan melalui telepon dan direkam. Hasil wawancara ditranskripsikan kemudian dibuat koding-koding dan dilakukan analisis secara tematik. Hasil: Sebagian subjek penelitian belum sepenuhnya memahami dasar etika dari menghormati otonomi pasien. Subjek memahami persetujuan tindakan medis sebagai wujud tanggung jawab dokter dan sebagai legalitas tindakan dokter semata. Motivasi dalam melakukan persetujuan tindakan medis dan kelengkapan informasi yang disampaikan tidak dilakukan dengan benar secara etika, meski pasien tetap memberikan persetujuannya secara bebas dan sukarela. Meskipun secara administratif dan legalitas, persetujuan tindakan medis sudah dilakukan, tetapi secara etika belum dilakukan dengan baik. Kesimpulan: Perlu ditinjau kembali keputusan pasien dari segi otonominya. Dengan demikian, salah satu rekomendasi penulis adalah perlunya mengajarkan pendidikan bioetika kepada dokter maupun mahasiswa kedokteran. read more

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Penulis:

NASRUN

Pembimbing:

Dr. Sri Setiyarini, S.Kp., M.Kes

Prof. Dr. dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp.THT

Abstrak

28 September 2018 jam 18.02 WITA kota Palu dan kota-kota sekitarnya, Sigi, Donggala yang dilalui oleh patahan Palu-Koro mengalami bencana gempa bumi 7,4 skala richter yang kemudian disusul tsunami dan likuifaksi, sehingga membawa korban yang cukup besar, seperti wilayah kerja PUSKESMAS Marawola kabupaten Sigi yang pada saat kejadian bencana tenaga medis sama sekali tidak dipersiapkan dalam situasi tersebut. Tenaga medis dituntut untuk tetap bertindak sesuai kompetensi mereka, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti peran penting Etik dan Profesionalisme pada situasi bencana. Penelitian dilaksanakan dari Maret hingga Juni 2020, dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam hingga didapatkan data jenuh dengan sampel 8 orang subyek informan yang berada di PUSKESMAS Marawola pada saat kejadian bencana gempa bumi. Data di olah dan dianalisa menggunakan metode Miles dan Huberman (1992) yang mana aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga akhirnya pada tahap data reduction, data display, dan conclusion Tentunya akan menjadi dilema bila bekerja dalam kondisi pasca bencana yang tidak dapat diduga akan terjadi, mulai dari pasien perawatan sebelum gempa dan korban gempa yang berdatangan, tindakan medis oleh perawat dan bidan pada korban bencana gempa bumi, kurangnya kesiapsiagaan mitigasi bencana pada PUSKESMAS Marawola, hingga bekerja dalam kondisi penuh tekanan dari beberapa korban gempa beserta keluarga. Namun itu semua tidak menjadi halangan untuk menolong korban bencana berdasarkan indikasi medis, sehingga telah sesuai berdasarkan etika dan profesionalisme mereka sebagai tenaga medis di PUSKESMAS Marawola. read more

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Penulis

NURUL AIDA FATHYA,

Pembimbing

Christantie Effendy

Yayi Suryo Prabandari

Abstrak

Pendahuluan: Konsep pelayanan kesehatan patient center mendorong praktik kolaborasi interprofesional (PKIP). Meskipun setiap tenaga kesehatan memiliki kebijakan sendiri dalam melakukan kolaborasi, pemahaman etika bersama dibutuhkan agar dapat memperkuat PKIP. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan dan faktor yang berhubungan dengan PKIP serta mengetahui bagaimana etika interprofesional dipahami dan diterapkan dalam PKIP. Metode: Penelitian ini menggunakan mixed methods-sequential explanatory design dengan subjek tenaga kesehatan di RSUD R Syamsudin SH yang diambil secara systematic random sampling. Tahap kuantitatif dengan rancangan deskriptif observasional menggunakan kuisoner the Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale II (AITCS II) versi bahasa Indonesia dengan 3 domain. Tahap kualitatif menggunakan rancangan fenomenologi dengan wawancara mendalam. Hasil: Dari 320 responden, lebih dari 66% responden menerapkan kolaborasi baik pada tiap domain; 73,8 % responden menerapkan KIP dengan baik. Wawancara 11 partisipan menghasilkan 4 tema: pelaksanaan PKIP belum ideal, pemahaman komponen PKIP, pemahaman etika interprofesional dan kesamaan prinsip etik. Integrasi hasil menemukan adanya kesenjangan antara penerapan kolaborasi terukur dengan pelaksanaan di lapangan yang disebabkan oleh beberapa kendala dan faktor yang berhubungan dengan penerapan PKIP: latar belakang profesi, pemahaman KIP serta domainnya dan regulasi PKIP. Etika interprofesional dipahami sebagai pedoman bersama yang memiliki kesamaan prinsip antara lain: beneficence, nonmaleficence, respect for autonomy, justice, respect, understanding, equality, dan golden rule principle yang telah diterapkan dalam praktik KIP. Kesimpulan: Pemahaman KIP yang tidak tepat menimbulkan persepsi telah menerapkan PKIP dengan baik. Kesamaan prinsip di dalam etika interprofesional menjadi komponen penguat PKIP yang harus diterapkan. read more

https://pixabay.com/images/id-840125/

Penulis:

Taufik Hidayat

Pembimbing:

Dr.dr. Siswanto Sastrowijoto, Sp.THT(K)KL, MH ; Dr. CB Kusmaryanto, SCJ

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik Kedokteran (KODEKI) oleh dokter yang berpraktik di rumah sakit Universitas Andalas berdasarkan faktor jenis kelamin, lama menjadi dokter, lama konsultasi, jenis kompetensi dokter, jenis dokter dan pelatihan etik yang pernah diikuti. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain potong lintang analitik. Total sampel adalah 56 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data diambil dengan kuisioner penelitian yang valid dan reliabel. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan kodeki oleh dokter rumah sakit Univeritas Andalas. Tingkat penerapan kodeki oleh dokter rumah sakit Universitas Andalas adalah baik (80.4%). Uji chi squre mendapatkan faktor jenis kelamin (p=0.543), lama menjadi dokter (p=0.673), lama konsultasi (p=0.03), jenis kompetensi (p=0.517), jenis dokter penanggungjawab pelayanan (p=0.076) dan pernah atau tidak pernah mengikuti pelatihan etik (p=0.426) dan analisis regresi logistik mendapatkan tingkat kekuatan hubungan yang terbesar adalah faktor jenis dokter penanggung jawab pelayanan (RR=13.843). Kesimpulan tingkat penerapan kodeki oleh dokter rumah sakit Universitas Andalas baik dan dipengaruhi oleh faktor lama konsultasi dan jenis dokter penanggungjawab pelayanan. read more